Kantor Akuntan Publik

DWI HARYADI NUGRAHA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 30/KM.1/2021 tanggal 29 Januari 2021

Meterai Digital untuk Dokumen Elektronik

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 telah mengesahkan penggunaan meterai digital atau meterai elektronik pada 26 Oktober 2020 lalu. Hal tersebut dilakukan untuk pembaruan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sudah tak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat serta kebutuhan tata kelola Bea Meterai. Lalu apa dan bagaimana penggunaan meterai digital tersebut, akan dibahas dalam ulasan berikut ini dilansir dari online-pajak.com.

Dalam UU terbaru ini, mulai diberlakukannya Bea Meterai elektronik atau Bea Meterai digital sejak 2021. Bea Meterai elektronik atau disebut juga e-Meterai merupakan meterai yang dipakai untuk dokumen elektronik. Sebab sebelumnya, Bea Meterai hanya berwujud kertas dan digunakan untuk dokumen dalam bentuk fisik atau kertas juga.

Hal ini didukung adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE No. 8 Tahun 2011 pada Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya, dokumen elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen kertas, sehingga perlu penanganan yang sama seperti dokumen kertas juga, termasuk penggunaan Bea Meterai Elektronik.

Dilansir dari klikpajak.id penggunaan e-Meterai tentunya membutuhkan dukungan teknologi tersendiri, e-Meterai ini bisa dibilang berbentuk seperti pulsa. Meterai elektronik ini memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri.